Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Polda Jabar dijadikan percontohan Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, kemarin.
Rapat koordinasi ini langkah strategis yang bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, serta diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Langgeng Purnomo.
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” jelasnya.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi Program Ketahanan Pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mewujudkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad mengatakan bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian,” jelas Fadly.
“Ketiga, mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” ucapnya.
Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Polda Jawa Barat, dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Hal tersebut, terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis ini bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi ini, dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, serta diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Langgeng Purnomo.
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara menyampaikan, bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga.
Polri memastikan, hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026, didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami, adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini, bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi Program Ketahanan Pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mewujudkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad mengatakan, bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema dalam Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian,” jelas Fadly didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.
“Ketiga, mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” terangnya.
Komentar